Kesulitan mendapatkan lahan murah untuk hunian bersubsidi sebetulnya dapat diatasi, jika Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) punya inisiatif bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak awal. Pasalnya, banyak BUMN memiliki aset lahan yang belum dikembangkan.Untuk itu, upaya Kemenpera melakukan inisiasi kerja sama dengan beberapa BUMN, saat ini, patut diapresiasi. Dalam acara bincang-bincang bersama wartawan di Jakarta, Jumat (5/7/2013) siang, Deputi Bidang Hunian Formal Kemenpera Pangihutan Marpaung mengatakan hingga saat ini, beberapa BUMN seperti Pertamina dan PLN sudah mempersiapkan lokasi-lokasi bagi pendirian rumah susun sederhana milik (rusunami) bersubsidi. Selain itu, ada juga bantuan penyediaan lahan dari Bulog, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah."Pertamina menawarkan tujuh lokasi di Jabodetabek, dan PLN lima sampai enam lokasi di kawasan yang sama," buka Pangihutan.Tanah milik PLN di kawasan Karet, Jakarta Selatan, saat ini dalam proses skematik desain. Mereka tinggal menunggu kebijakan perubahan Koefisien Luas Bangunan (KLB) yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai informasi, Peraturan Gubernur atas KLB yang berlaku di DKI Jakarta sebesar 2,5 meter. Sementara, Kemenpera menginginkan pengembalian KLB menjadi 6 meter, plus persetujuan agar gedung dapat memiliki area komersial pada lantai pertama hingga ketiga.Selain upaya-upaya tersebut, kini Kemenpera juga tengah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). RUU Tapera belum disahkan karena masih ada ganjalan berupa badan hukum yang mengelola Tapera, besaran iuran (2,5 persen) dan sifat iuran (wajib atau sukarela).Adapun mengenai kinerja, Kemenpera tahun ini menargetkan penyelesaian menargetnya PP Rusun dan Perubahan Kawasan dan Permukiman, Badan Pelaksana Rusun, Permen soal PPJB, P3SRS, dan Rusunawa.
Sumber: properti.kompas.com